KARAWANG | DPDIWOIKARAWANG.OR.ID |Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Hal tersebut ditegaskan dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 mensahkan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka yang diketok oleh MK siang tadi.
Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Karawang pun ikut menanggapi hal tersebut.
“Saya acungi jempol putusan MK tersebut karena sangat berpihak pada kehendak rakyat,” kata Hada panggilan akrabnya ketika dimintai tanggapan oleh awak media di kantornya di Perum Green Garden Jalan Baru Karawang, Kamis (15/6/2023)
“Saya menyambut baik putusan MK tersebut sebagai wujud keberpihakan pada kedaulatan rakyat,” jawab Hada ketika dimintai tanggapannya menurut aktivis dan pemerhati kebijakan pemerintah ini selain menjadi Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Karawang, sistem pemilu proposional terbuka masih sangat relevan dan dibutuhkan.
“Dengan segala argumen kekurangan dan kelebihannya, rakyat ada pada posisi diuntungkan. Karena mereka butuh itu, ya memilih wakilnya secara langsung,” jelas anggota Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia (ASPHRI) ini.
Hada mengaku senang dengan putusan MK tersebut, meskipun dirinya juga tidak alergi pada sistem proporsional tertutup.
“Ini bukan pada masalah suka atau tidak suka ya, tetapi lebih kepada urgensi kebutuhan. Kita masih harus membangun demokrasi kita ini dengan sistem pemilu proposional terbuka. Baginya, sistem pemilu Proporsional Terbuka diperlukan dalam rangka memperkuat citra partai politik serta para politisi di Indonesia yang bisa dipercaya mewujudkan aspirasi rakyat. Kita tahu sejak dimulainya era reformasi hingga sekarang, saya kira citra partai politik dan politisi ini cenderung menurun. Padahal kebijakan di negara ini diracik oleh para politisi yang berasal dari partai politik,”jelasnya lagi menambahkan.
Dirinya berharap agar rakyat semakin cerdas memanfaatkan sistem Pemilu proposional terbuka ini untuk memilih politisi yang benar-benar cakap mengelola pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Saya sebagai pemilih merasa diberi keleluasaan menentukan pilihan pada parpol dan orang yang menurut saya layak mewakili saya di parlemen. Kalau tertutup kan tidak seperti itu,” lanjut pria yang juga sebagai pendiri Nasional HR. Institute ini.
Dirinya berharap agar rakyat semakin cerdas memanfaatkan sistem Pemilu proposional terbuka ini untuk memilih politisi yang benar-benar cakap mengelola pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Saya sebagai pemilih leluasa menentukan pilihan pada parpol dan orang yang menurut saya layak mewakili saya di parlemen. Kalau tertutup kan tidak bisa begitu,” lanjut pria yang selalu sibuk dengan kegiatan wartawan ini.
Sebagai insan jurnalis yang peduli pada tanah kelahirannya Kabupaten Karawang ini, Hada berharap agar Pemilu 2024 mampu menghasilkan produk politik yang lebih baik demi kemajuan Karawang ke depan.
“Ya masyarakat Karawang harus memanfaatkan pemilu kali ini sebagai sarana perbaikan. Karena dari proses ini akan lahir para pejabat publik yang akan menjadi penentu kebijakan pemerintahan Karawang,”paparnya.
Dia pun beranggapan bahwa selama mayoritas peserta Pemilu masih menghendaki suatu sistem, apalagi didukung oleh pendapat dari berbagai kalangan di masyarakat, berarti sistem itulah yang dianggap cocok.
“Jangan karena kepentingan sedikit pihak, lalu mengesampingkan kepentingan banyak pihak. Demokrasi kan galibnya seperti itu ya,”ungkap Hada menguatkan argumennya.
Disamping harapan yang dia tujukan kepada masyarakat, Hada juga melempar harapannya bagi para peserta pemilu.
“Nah, dengan masih diberlakukannya sistem proposional terbuka di Pemilu 2024 ini, tentunya parpol peserta pemilu harus benar-benar jeli memasang para kandidat legislator yang akan disuguhkan kepada masyarakat pemilih.
Dalam pandangannya meskipun rakyat bisa secara bebas memilih wakilnya, tetap saja partai politik sebagai pabrik produsen para politisi hendaknya secermat mungkin merekrut para calon anggota parlemen di berbagai tingkatan. Karena dengan itu ibarat menyajikan menu makan, partai politik telah menghidangkan pilihan menu terbaik bagi rakyat yang akan menyantapnya.
“Hadirkan keyakinan kepada rakyat bahwa para calon yang direkrut oleh partai politik itu benar-benar siap kerja, dan memahami apa yang harus dikerjakannya kelak saat terpilih,”papar Hada menambahkan.
Sebagai ajang evaluasi dan koreksi, Pemilu 2024 ini bisa dijadikan sarana ‘balas dendam’ oleh rakyat untuk mengadili partai politik dan politisi yang dianggap tidak becus menjalankan tugas di periode kemarin.
“Hakimnya rakyat. Pemilu kali ini juga harusnya jadi wahana penghukuman bagi partai dan politikus yang dianggap tidak mumpuni,”tukasnya.
Mengakhiri perbincangan, sebagai Ketua IWO Indonesia DPD Karawang yang dikenal aktif di berbagai organisasi ini pun mengajak generasi muda, terutama para pemilih pemula untuk memberikan contoh konkret bagi perwujudan demokrasi yang matang.
“Generasi muda, pemilih pemula, menjadi harapan utama dalam mengubah wajah demokrasi kita agar semakin bermartabat. Tidak asal pilih, tidak golput, dan tidak pragmatis. Karena merekalah yang akan menjadi penerima manfaat utama menurut saya dari hasil Pemilu 2024 ini,” pungkasnya.
(Red.)
